CIRI-CIRI PEMERINTAHAN ORDE BARU

 Adapun ciri-ciri pemerintahan Orde baru dalam materi Sejarah kelas 12 adalah sebagai berikut:

Dwifungsi ABRI

Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam rezim Orde Baru.

Terbatasnya Pilihan Politik

Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh tiga partai politik yakni PDI, PPP, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Sayangnya, menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan Golongan Karya. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan Golongan Karya, seperti peraturan monoloyalitas PNS.

 

Pembangunan yang Masif

Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia.

Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung lancar dan perekonomian kembali normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana karena sebagian besar bisnis di Indonesia saat itu dikelola oleh anggota keluarga Soeharto.

Pemerintahan Sentralistik

Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintahan sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan, sekaligus penerapan kebijakan politik.

Perkembangan Ekonomi dan Politik Masa Orde Baru

Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Sementara pada perkembangan politik, masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1998. Namun, semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh Golongan Karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal ini dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya.

Bisa dibilang, pada materi Sejarah kelas 12 ditekankan bahwa kekuasaan pemerintah Orde Baru sangatlah besar sehingga tidak ada kekuatan lain yang bisa mengimbanginya. Hal ini tentu kurang baik bagi sistem demokrasi Indonesia saat itu, Pahamifren.

Runtuhnya Orde Baru

Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan.

 

Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting, seperti:

·         Penghapusan Dwifungsi ABRI.

·         Penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya.

·         Penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

·         Penegakan supremasi hukum.

·         Amandemen UUD 1945.

·         Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya.

Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era Reformasi.