PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

1.      Kekalahan Jepang dan Kekosongan Kekuasaan

Tidak lama setelah serbuan bala tentara Jepang secara mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat yang seakan-akan lumpuh itu segera bangkit. Dalam kenyataannya Jepang tidak dapat melumpuhkan Amerika Serikat secara total, bahkan Amerika bangkit dan menjadi musuh yang paling berat bagi Jepang. Lebih-lebih setelah lima bulan Perang Asia Timur Raya berkorbar, Amerika Serikat telah dapat memukul balik Jepang. Dalam perang laut Karang (4 Mei 1942) dan disusul dengan perang di Guadacanal (6 Nopember 1942), Jepang secara berturut-turut menderita kekalahan. Kekalahan yang paling besar dialami Jepang dalam pertempuran laut di dekat Kepulauan Bismarck (1 Maret 1943). Di sinilah Laksamana Yamamoto, pelaksana dan otak serangan atas Pearl Habour, gugur. Kekalahan ini setidak-tidaknya telah menggoncangkan moral bala tentara Jepang di Asia Tenggara.

Untuk mempercepat peperangan ini, maka pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang pertama di atas kota Hiroshima. Tiga hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan lagi di atas Nagasaki. Akibat bom atom itu bukan saja membawa kerugian material, karena hancurnya kedua kota tersebut dan banyaknya penduduk yang menemui ajalnya, tetapi secara politis telah mempersulit kedudukan Kaisar Hirohito, karena harus dapat menghentikan peperangan secepatnya guna menghindari adanya korban yang lebih banyak lagi. Hal ini berarti bahwa Jepang harus secepatnya menyerah kepada Sekutu atau Serikat. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Menurut rencana, dengan mengambil tempat di atas geladak kapal perang Amerika Serikat "Missouri" yang berlabuh di teluk Tokyo akan ditandatangani kapitulasi penyerahan Jepang antara Jenderal Douglas Mc Arthur dengan Hirohito pada tanggal 2 September 1945.

2.      Peristiwa Rengasdengklok

Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh Sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa tersebut, kekuatan Jepang makin lemah. Kepastian berita kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Berita tersebut diterima melalui siaran radio di Jakarta oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, Wikana, dan lainnya. Penyerahan Jepang kepada Sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia pada masalah yang cukup berat. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Jepang masih tetap berkuasa atas Indonesia meskipun telah menyerah, sementara pasukan Sekutu yang akan menggantikan mereka belum datang. Gunseikan telah mendapat perintah-perintah khusus agar mempertahankan status quo sampai kedatangan pasukan Sekutu. Adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Mereka itu antara lain Sukarni, B.M Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Chaerul Saleh. Sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Moh. Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB. Rapat tersebut dipimpin oleh Chaerul Saleh yang menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada bangsa lain. Segala ikatan, hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus, dan sebaliknya perlu mengadakan perundingan dengan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi.

Langkah selanjutnya malam itu juga sekitar jam 22.00 WIB Wikana dan Darwis mewakili kelompok muda mendesak Soekarno agar bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya lepas dari Jepang. Ternyata usaha tersebut gagal. Soekarno tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Kuatnya pendirian Ir. Soekarno untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan sebelum rapat PPKI menyebabkan golongan muda berpikir bahwa golongan tua mendapat pengaruh dari Jepang. Selanjutnya golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta pada pukul 24.00 WIB menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta harus diamankan dari pengaruh Jepang. Tujuan para pemuda mengamankan Soekarno Hatta ke Rengasdengklok antara lain:

a.  agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang, dan

b. mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi, Soekarno dan Hatta tidak dapat ditemukan di Jakarta. Mereka telah dibawa oleh para pemimpin pemuda, di antaranya Sukarni, Yusuf Kunto, dan Syudanco Singgih, pada malam harinya ke garnisun PETA (Pembela Tanah Air) di Rengasdengklok, sebuah kota kecil yang terletak sebelah Utara Karawang. Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno Hatta, didasarkan pada perhitungan militer. Antara anggota PETA Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak keduanya melakukan latihan bersama. Secara geografis, Rengasdengklok letaknya terpencil, sehingga dapat dilakukan deteksi dengan mudah setiap gerakan tentara Jepang yang menuju Rengasdengklok, baik dari arah Jakarta, Bandung, atau Jawa Tengah. Mr. Ahmad Subardjo, seorang tokoh golongan tua merasa prihatin atas kondisi bangsanya dan terpanggil untuk mengusahakan agar proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Untuk tercapainya maksud tersebut, Soekarno Hatta harus segera dibawa ke Jakarta.

Akhirnya Ahmad Subardjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto segera menuju Rengasdengklok. Rombongan tersebut tiba di Rengasdengklok pukul 17.30 WIB. Peranan Ahmad Subardjo sangat penting dalam peristiwa kembalinya Soekarno Hatta ke Jakarta, sebab mampu meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12.00 WIB, nyawanya sebagai jaminan. Akhirnya Subeno sebagai komandan kompi Peta setempat bersedia melepaskan Soekarno Hatta ke Jakarta.

3.      Perumusan Naskah Proklamasi

Sekitar pukul 21.00 WIB Soekarno Hatta sudah sampai di Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Dalam kondisi demikian, peran Laksamana Maeda cukup penting. Pada saat-saat yang genting, Maeda menunjukkan kebesaran moralnya, bahwa kemerdekaan merupakan aspirasi alamiah dan hak dari setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia.

4.      Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan

Setelah rumusan teks proklamasi selesai dirumuskan muncul permasalahan, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi? Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dalam rapat tersebut menandatangani naskah proklamasi sebagai” Wakil-wakil Bangsa Indonesi a”. Usulan Soekarno tidak disetujui para pemuda sebab sebagian besar yang hadir adalah anggota PPKI, dan PPKI dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Kemudian Sukarni menyarankan agar Soekarno Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Saran dan usulan Sukarni diterima.

a.  Langkah selanjutnya, Soekarno minta kepada Sayuti Melik untuk mengetik konsep teks proklamasi dengan beberapa perubahan, kemudian ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:
kata “ tempoh” diubah menjadi tempo,

b. wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”, dan

c.   tulisan “Djakarta, 17-8-’05“ diubah menjadi Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun ‘05.

Naskah hasil ketikan Sayuti Melik merupakan naskah proklamasi yang autentik. Malam itu juga diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan pukul 10.00 pagi di Lapangan Ikada, Gambir. Tetapi karena ada kemungkinan timbul bentrokan dengan pasukan Jepang yang terus berpatroli, akhirnya diubah di kediam an Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta telah diadakan berbagai persiapan untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih pukul 09.55 WIB, Drs. Mohammad Hatta telah datang dan langsung menemui Ir. Soekarno. Sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan, pukul 10.00 WIB Soekarno menyampaikan pidatonya, yang berbunyi:

Demikianlah teks proklamasi kemerdekaan telah dibacakan oleh Ir. Soekarno. Susunan acara yang direncanakan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yaitu:

a.      Pembacaan proklamasi oleh Ir. Soekarno,

b.      Pengibaran bendera Merah Putih oleh Suhud dan Latief Hendraningrat, dan

c.       Sambutan Walikota Suwirjo dan dr. Muwardi.

Setelah dibacakan teks proklamasi, maka telah lahir Republik Indonesia. Suatu peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia telah terjadi. Peristiwa yang sangat lama dinantikan oleh segenap lapisan masyarakat, tetapi membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Untuk mengenang jasa-jasa Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta dalam peristiwa proklamasi, maka keduanya diberi gelar Pahlawan Proklamasi (Proklamator). Selain itu Jalan Pegangsaan Timur diubah namanya menjadi Jalan Proklamasi, dan dibangun Monumen Proklamasi.

A.     Makna dan Arti Penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Setelah berabad-abad bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan dilandasi oleh semangat kebangsaan, dan telah mengorbankan nyawa maupun harta yang tidak terhitung jumlahnya, maka peristiwa Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan tersebut. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia.

1)      Berikut ini makna dan arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia
Apabila dilihat dari sudut hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional (Indonesia) dan menghapuskan tatanan hukum kolonial.

2) Apabila dilihat dari sudut politik ideologis, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk Negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh.

3) Proklamasi merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.

4)   Proklamasi menjadi alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan.

5)  Proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, pemberi inspirasi, dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di semua lapangan di setiap keadaan.

Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, maka bangsa Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara de facto maupun secara de jure.

B.      Penyebaran Berita Proklamasi dan Sikap Rakyat di Berbagai Daerah

Wilayah Indonesia sangatlah luas. Komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia, merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Namun dengan penuh tekad dan semangat berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Lebih jelasnya ikuti pembahasan di bawah ini. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Domei, Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahruddin. Kemudian ia memerintahkan F. Wuz (seorang markonis), supaya berita proklamasi disiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar ke luar melalui udara.

Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewen tetap meminta F. Wuz untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Jusuf Ronodipuro (seorang  pembaca berita di Radio Domei) ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan  Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan.

Usaha dan perjuangan para pemuda dalam penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain B.M. Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan ”Respect our Constitution, August 17!” Hormatilah Konstitusi kami tanggal 17 Agustus! Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut ini para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi.

1.      Teuku Mohammad Hassan dari Aceh.

2.      Sam Ratulangi dari Sulawesi.

3.      Ktut Pudja dari Sunda Kecil (Bali).

4.      A. A. Hamidan dari Kalimantan.

C.      Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia

Kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Berikut ini dukungan terhadap pembentukan Negara Republik Indonesia.

1.    Di Sulawesi Selatan, Raja Bone (Arumpone) La Mappanjuki, yang masih tetap ingat akan pertempuran-pertempuran melawan Belanda pada awal abad XX, menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia. Mayoritas raja-raja suku Makasar dan Bugis mengikuti jejak Raja Bone mengakui kekuasaan Dr. Sam Ratulangie yang ditunjuk pemerintah sebagai Gubernur Republik di Sulawesi.

2.    Raja-raja Bali juga mengakui kekuasaan Republik.

3.    Empat raja di Jawa Tengah (Mangkunegaran, Kasunanan Surakarta, Kasultanan, dan Paku Alaman Yogyakarta) menyatakan dukungan mereka kepada Republik Indonesia pada awal September 1945.

Dukungan yang sangat penting ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Kasultanan Yogyakarta yang nampak dalam pernyataannya tanggal 5 September 1945. Dalam pernyataan tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX menegaskan bahwa Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan suatu keputusan yang cukup berani dan bijak di dalam negara kerajaan yang berdaulat. Sesuai dengan konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia, tidak akan ada negara di dalam negara. Kalau hal tersebut terjadi akan memudahkan bangsa asing mengadu domba. Dukungan terhadap negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia juga datang dari rakyat dan pemuda. Berikut ini beberapa peristiwa sebagai wujud dukungan rakyat secara spontan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

a.      Sulawesi Selatan

Pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapiria, Bulukumba. Setelah sampai di Ujungpandang, gubernur segera membentuk pemerintahan daerah. Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Tindakan gubernur oleh para pemuda dianggap terlalu berhatihati, kemudian para pemuda mengorganisasi diri dan merencanakan merebut gedung-gedung vital seperti studio radio dan tangsi polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati (Bo-ei Taishin), bekas kaigun heiho dan pelajar SMP. Pada tanggal 28 Oktober 1945 mereka bergerak menuju sasaran. Akibat peristiwa tersebut, pasukan Australia yang telah ada bergerak dan melucuti mereka. Sejak peristiwa tersebut gerakan pemuda dipindahkan dari Ujungpandang ke Polombangkeng. 

b.      Di Bali

Para pemuda Bali telah membentuk berbagai organisasi pemuda, seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir Agustus 1945. Mereka berusaha untuk menegakkan Republik Indonesia melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dari pasukan Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, meskipun gerakan ini gagal.

c.       Gorontalo

Pada tanggal 13 September 1945 di Gorontalo terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan Republik Indonesia berhasil ditegakkan dan para pemimpin Republik menolak ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia.

d.      Rapat Raksasa di Lapangan Ikada

Rapat Raksasa dilaksanakan di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) tanggal 19 September 1945. Sekitar 200.000 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Pada peristiwa ini, kekuatan Jepang, termasuk tank-tank, berjaga-jaga dengan mengelilingi rapat umum tersebut. Rapat Ikada dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta sejumlah menteri. Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang intinya berisi permintaan agar rakyat memberi kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah RI, mematuhi perintahnya dan tunduk kepada disiplin. Setelah itu Presiden Soekarno meminta rakyat yang hadir bubar dan tenang.

e.      Terjadinya Insiden Bendera di Hotel

Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945, ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato, dengan dibantu segerombolan pasukan Serikat. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato. Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu para pemuda, setelah permintaan Residen Sudirman untuk menurunkan bendera Belanda ditolak penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sebagai Merah Putih.

f.        Di Yogyakarta

Di Yogyakarta perebutan kekuasaan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melaksanakan aksi mogok. Mereka memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan aset dan kantornya kepada orang Indonesia. Tanggal 27 September 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada hari itu juga di Yogyakarta diterbitkan surat kabar Kedaulatan Rakyat.

g.      Sumatera Selatan

Dukungan dan perebutan kekuasaan terjadi di Sumatra Selatan pada tanggal 8 Oktober 1945, ketika Residen Sumatra Selatan dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara menaikkan bendera Merah Putih. Setelah upacara selesai, para pegawai kembali ke kantornya masing-masing. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh Karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden, sebab orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi.

h.      Pertempuran Lima Hari di Semarang

Peristiwa ini terjadi di Semarang pada tanggal 15 – 20 Oktober 1945. Peristiwa itu berawal ketika 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring menjadi pabrik senjata memberontak ketika akan dipindahkan ke Semarang. Tawanan-tawanan tersebut menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Situasi bertambah hangat dengan meluasnya desas-desus bahwa cadangan air minum di desa Candi telah diracuni. Dr. Karyadi yang meneliti cadangan air minum tersebut meninggal ditembak oleh Jepang. Pertempuran mulai pecah dini hari tanggal 15 Oktober 1945 di Simpang Lima. Pertempuran berlangsung lima hari dan baru berhenti setelah pimpinan TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang. Usaha perdamaian dipercepat dengan mendaratnya pasukan Sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang kemudian menawan dan melucuti senjata tentara Jepang. Untuk mengenang keberanian para pemuda Semarang dalam pertempuran tersebut, maka dibangunlah Tugu Muda yang terletak di kawasan Simpang Lima, Semarang.

i.        Bandung

Pertempuran diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad). Usaha tersebut berlangsung sampai datangnya pasukan Sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945.

j.        Kalimantan

Di beberapa kota di Kalimantan mulai timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Akibatnya tentara Australia yang sudah mendarat atas nama Sekutu mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik, seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih dan mengadakan rapat. Namun kaum nasionalis tidak menghiraukannya. Di Balikpapan tanggal 14 November 1945, tidak kurang 8.000 orang berkumpul di depan komplek NICA sambil membawa bendera Merah Putih.

k.       Sulawesi Utara

Usaha menegakkan kedaulatan di Sulawesi Utara tidak padam, meskipun tentara NICA telah menguasai wilayah tersebut. Pada tanggal 14 Februari 1946, para pemuda Indonesia anggota KNIL tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling, Manado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A. Maengkom, Kusno Dhanupojo, dan G.E. Duhan. Di sisi lain mereka juga menahan Komandan Garnisun Manado dan semua pasukan Belanda di Teling dan penjara Manado. Dengan diawali peristiwa tersebut para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita tentang perebutan kekuasaan tersebut dikirim ke pemerintah pusat yang saat itu di Yogyakarta dan mengeluarkan Maklumat No. 1 yang ditandatangani oleh Ch.Ch. Taulu. Pemerintah sipil dibentuk tanggal 16 Februari 1946 dan sebagai residen dipilih B.W. Lapian.

Proklamasi 17 Agustus 1945 dilaksanakan dalam situasi kacau, dapat dikatakan bahwa proklamasi tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa, tanpa melalui pembicaraan panjang. Walaupun kamu sudah tahu bahwa sebelumnya telah dibentuk BPUPKI dan PPKI yang secara resmi merancang kemerdekaan Indonesia.

Pada saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Mengapa demikian? Karena syarat kelengkapan negara pada saat itu belum semua terpenuhi. Apa saja syarat berdirinya negara? Selain memiliki wilayah, negara harus memiliki struktur pemerintahan, diakui negara lain, dan memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum.

Di antara persyaratan tersebut, syarat utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Ingat, proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar negara lain, karena memang sebelum proklamasi pemerintahan yang ada adalah pemerintahan Jepang!

Karena itu, tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mencari pengakuan negara-negara lain. Bagaimana prosesnya? Mari kita lacak melalui kegiatan di bawah ini!

1.      Pengesahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Kelengkapan-kelengkapan negara harus segera dipenuhi oleh Indonesia, yang baru saja merdeka. Salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan persetujuan dan pengesahan UUD (Undang-Undang Dasar), yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945.  Bagaimana proses persidangan tersebut?

Setelah proklamasi, PPKI melakukan rapat pertama di Pejambon (sekarang dikenal sebagai gedung Pancasila). Sekitar pukul 11.30, sidang pleno dibuka di bawah pimpinan Sukarno. Kemudian dilaksanakan acara pemandangan umum, yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal.

Sidang dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut, harus disahkan dulu pasal 3 dari Aturan Peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI.

Kertas suara dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandardinata, maka secara aklamasi terpilih Ir. Sukarno sebagai Presiden RI, dan Drs. Moh. Hatta sebagai  Wakil Presiden Rl. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Sukarno kemudian menunjuk sembilan orang anggota PPKI sebagai Panitia Kecil dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia.

2.      Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah

Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acarayang pertama adalah membahas hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin olehOtto Iskandardinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Sukarno ternyatatelah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan KasmanSingodimejo sebagai Panitia Kecil yang ditugasi merumuskan bentukdepartemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan personalianya (pejabatnya).Otto Iskandardinata menyampaikan hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpinnya.Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi delapanprovinsi, yaitu sebagai berikut.

a. Jawa Tengah

b. Jawa Timur

c. Borneo (Kalimantan)

d. Sulawesi

e. Maluku

f.   Sunda Kecil

g. Sumatra

Di samping delapan wilayah tersebut, masih ditambah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkanlaporan Ahmad Subarjo, mengenai pembagian departemen atau kementerian.

Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagaiberikut.

a. Kementerian Dalam Negeri

b. Kementerian Luar Negeri

c. Kementerian Kehakiman

d. Kementerian Keuangan

e. Kementerian Kemakmuran

f.   Kementerian Kesehatan

g. Kementerian Pengajaran

h. Kementerian Sosial

i.   Kementerian Pertahanan

j.   Kementerian Penerangan

k. Kementerian Perhubungan

l. Kementerian Pekerjaan Umum

Di samping itu juga ada Kementerian Negara.

3.      Pembentukan Badan-Badan Negara

Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945, di Jln. Gambir Selatan (sekarang Merdeka Selatan) No. 10, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, Mr.Sartono, Suwirjo, Otto Iskandardinata, Sukardjo Wirjopranoto, dr. Buntaran,Mr. A.G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan dr. Tajuluddin,berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggotaKomite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya disepakati bahwa rapatKNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945.

PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalamsidang ini, diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional SeluruhIndonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagaipenjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat.KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) diresmikan dan anggota-anggotanyadilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan digedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai ketua KNIP adalah Mr. KasmanSingodimejo, dengan beberapa wakilnya, yakni Sutarjo Kartohadikusumo,Mr. Latuharhary, dan Adam Malik.

4.      Pembentukan Kabinet

Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Sukarnosendiri. Dalam kabinet ini para menteri bertanggung jawab kepada Presidenatau Kabinet Presidensiil. Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Sukarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para menteri sebagai berikut.

a. Menteri Dalam Negeri R.A.A. Wiranata Kusumah

b. Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo

c. Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis

d. Menteri Kehakiman Prof. Mr. Supomo

e. Menteri Kemakmuran Ir. Surakhmad Cokroadisuryo

f.   Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi

g. Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo

h. Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara

i.   Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin

j.   Menteri Sosial Mr. Iwa Kusumasumantri

k. Menteri Pekerjaan Umum Abikusno Cokrosuyoso

l.   Menteri Perhubungan Abikusno Cokrosuyoso

m. Menteri Negara Wahid Hasyim

n. Menteri Negara Dr. M. Amir

o. Menteri Negara Mr. R.M. Sartono

p. Menteri Negara R. Otto Iskandardinata

5.      Pembentukan Berbagai Partai Politik

Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanyapembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI (PartaiNasional Indonesia). Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaanpolitik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partaipartaipolitik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden denganmaklumat pada tanggal 3 Nopember 1945. Setelah dikeluarkan maklumatitu, berdirilah partai-partai politik di NKRI.

Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk misalnya :

a. Masyumi, berdiri tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh dr SukimanWiryosanjoyo

b. PKI (Partai Komunis Indonesia) berdiri 7 November 1945 dipimpin olehMr. Moh. Yusuf. Oleh tokoh-tokoh komunis, sebenarnya pada tanggal2 Oktober 1945 PKI telah didirikan.

c. PBI (Partai Buruh Indonesia), berdiri tanggal 8 November 1945 dipimpinoleh Nyono

d. Partai Rakyat Jelata, berdiri tanggal 8 Nopember 1945 dipimpin olehSutan Dewanis

e. Parkindo (Partai Kristen Indonesia), berdiri tanggal 10 November 1945dipimpin oleh Dr Prabowinoto

f.   PSI (Partai Sosialis Indonesia), berdiri tanggal 10 November 1945dipimpin Amir Syarifuddin

g. PRS (Partai Rakyat Sosialis), berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpinoleh Sutan Syahrir

h. PKRI Partai Katholik Republik Indonesia), berdiri tanggal 8 Desember1945

i.   Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, berdiri tanggal 17 Desember1945 dipimpin oleh JB Assa

j.   PNI (Partai Nasional Indonesia), berdiri tanggal 29 Januari 1946. PNImerupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia (PRI), GerakanRepublik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masingsudah berdiri dalam bulan November dan Desember 1945.

6.      Komite van Aksi dan Lahirnya Badan-badan Perjuangan

Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite van Aksi yang dimaksudkansebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdaduJepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. MunculnyaKomite van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuanganlainnya di bawah Komite van Aksi seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia),BARA (Barisan Rakyat Indonesia) dan BBI (Barisan Buruh Indonesia).

Di berbagai daerah kemudian juga berkembang badan-badan perjuangan.Di Surabaya muncul BBI pada tanggal 21 Agustus 1945. Kemudian padatanggal 25 Agustus 1945, dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono danRuslan Wijayasastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk PRI (PemudaRepublik Indonesia) bersama Bung Tomo pada tanggal 23 September.Demikian halnya yang terjadi di Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang,di sana juga muncul berbagai badan perjuangan. Misalnya, AngkatanMuda dan Pemuda di Semarang, Angkatan Muda di Surakarta, AngkatanMuda Pegawai Kesultanan atau dikenal Pekik (Pemuda Kita Kesultanan) diYogyakarta. Di Bandung berdiri Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia yangkemudian lebih dikenal dengan PRI (Pemuda Republik Indonesia).Selain itu, juga muncul Barisan Banteng, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia).BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia), dan juga muncul Hizbullah-Sabilillah. Bahkan orang-orang luar Jawa yang berada di Jawa membentukbadan perjuangan seperti KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) danPIM (Pemuda Indonesia Maluku). Kemudian, muncul pula badan-badanperjuangan yang lebih bersifat khusus, misalnya TP (Tentara Pelajar), TGP(Tentara Genie Pelajar), dan TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar).

Selanjutnya berkembang pula kelaskaran.Badan-badan perjuangan juga berkembang di luar Jawa, antara lain sebagaiberikut.

a. Di Aceh terdapat API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dipimpinoleh Syamaun Gaharu dan BPI (Barisan Pemuda Indonesia) kemudianmenjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia) yang dipimpin oleh A.Hasyim.

b. Di Sumatra Utara terdapat Pemuda Republik Andalas.

c. Di Sumatra Barat terdapat Pemuda Andalas dan Pemuda RepublikIndonesia Andalas Barat.

d. Di Lampung terdapat API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dipimpinoleh Pangeran Emir Mohammad Noor.

e. Di Bengkulu terdapat PRI (Pemuda Republik Indonesia) dipimpin olehNawawi Manaf.

f.   Di Kalimantan Barat terdapat PPRI (Pemuda Penyongsong RepublikIndonesia). Tokoh-tokohnya, antara lain Musani Rani dan Jayadi Saman.

g. Di Kalimantan Selatan terdapat PRI (Persatuan Rakyat Indonesia) yangdipimpin oleh Rusbandi.

h. Di Bali terdapat AMI (Angkatan Muda Indonesia) dan PRI (PernudaRepublik Indonesia).

i.   Di Sulawesi Selatan terdapat PPNI (Pusat Pemuda Nasional Indonesia)yang dipimpin oleh Manai Sophian, AMRI (Angkatan Muda RepublikIndonesia), Pemuda Merah Putih, dan Penunjang Republik Indonesia.

Dengan munculnya badan-badan perjuangan tersebut, maka dapatdikatakan bahwa di seluruh tanah air telah siap menggelorakan revolusiuntuk membersihkan kekuatan Jepang dari Indonesia.

7.      Lahirnya Tentara Nasional Indonesia

Sebagai negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagaibenteng pertahanan. Sebutan TNI (Tentara Nasional Indonesia), lebih popular dengan sebutan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Bagaimanasejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia? Terbentuknya TNI berpangkaldari maklumat pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Kesatuan TKRkemudian berkembang menjadi TNI.

a)      Badan Keamanan Rakyat

Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Sukarno masih bersikap hati-hati. Hal ini berkaitan dengan sikap Jepang yang tidaksenang kalau terjadi perubahan status quo (dari negara jajahan menjadinegara merdeka), apalagi sampai memiliki tentara. Sejak Jepang menyerahkepada Sekutu, Jepang harus menjaga Indonesia agar jangan sampai terjadiperubahan sampai Sekutu tiba di Indonesia. Oleh karena takut kepada pemerintah Sekutu, maka Jepang bersikap keras kepada Indonesia. Sikapkeras dan ketidaksenangan Jepang terhadap Indonesia, misalnya melucutipersenjataan dan sekaligus membubarkan Peta pada tanggal 18 Agustus1945. Jepang khawatir Peta akan menjelma menjadi tentara Indonesia. Olehkarena itu, Presiden Sukarno bersikap lebih hati-hati, agar Republik Indonesiatetap dapat berlangsung.Sikap Sukarno yang demikian itu tidak disenangi oleh para pemuda yanglebih bersifat revolusioner. Oleh karena itu, para pemuda memeloporipembentukan badan-badan perjuangan.Sampai akhir bulan Agustus 1945, sikap hati-hati Sukarno masih tetapdipertahankan. Hal ini terbukti pada waktu diadakan sidang PPKI tanggal22 Agustus 1945. Untuk menghadapi situasi dalam sidang itu diputuskan,untuk pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat). BKR merupakan bagiandari BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang). Tujuan dibentuknyaBKR untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagaiwilayah. Oleh karena itu, BKR juga dibentuk di berbagai daerah, namunharus diingat bahwa BKR bukan tentara. Jadi, sampai akhir bulan Agustus 1945, Indonesia belum memiliki tentara.

b)     Tentara Keamanan Rakyat

Sampai akhir bulan September 1945, ternyata Indonesia belum memilikikesatuan dan organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. PresidenSukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta belum membentuk kesatuan tentara. Hal ini tampaknya sangat terpengaruh oleh sikap serta strategi politik yang cenderung pada usaha diplomasi. BKR hanya diprogram untuk menjagakeselamatan dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing. BKR kemudian menghimpun bekas-bekas anggota Peta, Heiho, Seinendan, danlain-lain. BKR bukan merupakan kekuatan bersenjata yang bersifat nasional.Para pemuda belum puas dengan keberadaan BKR. Oleh karena itu, badan badan perjuangan terus mengadakan perlawanan terhadap kekuatan Jepang.Angkatan Perang Inggris yang tergabung dalam SEAC (South East Asian Command) mendarat di Jakarta pada tanggal 16 September 1945. Pasukanini dipimpin Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten yang mendesak pihak Jepang untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Indonesiamasih dipandang sebagai daerah jajahan seperti pada masa-masa sebelum17 Agustus 1945. Dengan demikian maka Jepang semakin keras dan beraniuntuk tetap mempertahankan diri dan melawan gerakan para pemuda yangsedang melakukan usaha perlucutan senjata dan perebutan kekuasaan.

Pada tanggal 29 September 1945, mendarat lagi tentara Inggris yangdipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, panglima dari AFNEI(Allied Forces Netherlands East Indies). Kedatangan tentara AFNEI ternyatadiboncengi oleh tentara Belanda yang disebut NICA (Netherlands India CivilAdministration). Hal ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Indonesia.Akhirnya, timbul berbagai insiden dan perlawanan terhadap kekuatan asing,terutama terhadap Belanda.

Dengan demikian ancaman dari kekuatan asing semakin besar. Para pemimpinnegara menyadari bahwa sulit mempertahankan negara dan kemerdekaantanpa suatu tentara atau angkatan perang. Sehubungan dengan itu, makapemerintah memanggil bekas mayor KNIL, Urip Sumoharjo dan ditugasiuntuk membentuk tentara kebangsaan. Urip Sumoharjo sejak zaman Belandasudah memiliki pengalaman di bidang kemiliteran. la termasuk lulusan pertama dari Sekolah Perwira di Meester Cornelis yang didirikan Belanda.

Kemudian, dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober1945 tentang pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat).Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR. Sehari kemudianpemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi(bekas komandan Peta) sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Selanjutnya, padatanggal 9 Oktober 1945, KNIP mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekasbekastentara, Peta, KNIL, Heiho dan laskar-laskar yang ada untuk bergabungmenjadi satu ke dalam TKR. Sementara itu, kesatuan aksi atau badan-badan perjuangan para pemuda yang bersifatsetengah militer atau setengah organisasipolitik (laskar-laskar) masih tetap diizinkanberoperasi apabila tidak ingin bergabung kedalam TKR.

Personalia pimpinan TKR temyata belummantap. Hal ini terutama disebabkan olehtidak munculnya tokoh Supriyadi. Supriyadihilang secara misterius sejak berakhirnyapemberontakan Peta di Blitar pada Februari1945. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Oktober1945 diumumkan kembali pengangkatanpejabat-pejabat pimpinan di lingkungan TKR.

Susunan pimpinan TKR yang baru sebagaiberikut.

·         Menteri Keamanan Rakyat ad interim: Muhamad Suryoadikusumo

•   Pimpinan Tertinggi TKR: Supriyadi

•   Kepala Staf Umum TKR: Urip Sumoharjo

Ternyata, Supriyadi tidak kunjung datang. Olehkarena itu, secara operasional kepemimpinan yang aktif dalam TKR adalah Urip Sumoharjo.Ia memilih Markas Besar TKR di Yogyakartadan membagi TKR dalam 16 divisi. SeluruhJawa dan Madura dibagi dalam 10 divisi danSumatra dibagi menjadi 6 divisi.Mengingat Supriyadi tidak pernah muncul,maka atas prakarsa Markas Tertinggi TKR,pada tanggal 12 November 1945, diadakanpemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru.Dalam, rapat pemilihan itu dihadiri oleh para Komandan Divisi, Sri SultanHamengkubuwana IX, dan Sri Mangkunegoro X. Rapat dipimpin oleh UripSumoharjo. Dalam rapat itu disepakati untuk mengangkat Kolonel Sudirman,Panglima Divisi V Banyumas sebagai Panglima Besar TKR dan sebagai KepalaStaf,disepakati mengangkat Urip Sumoharjo. Namun pengangkatan danpelantikan Kolonel Sudirman baru dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 3. Dalam Kementerian Pertahanan:

a. Dibentuk Direktorat Jenderal bagian militer, yang dipimpin olehMayor Jenderal Sudibyo, dan

b. Dibentuk biro khusus yang menangani badan-badan perjuangandan kelaskaran.

Situasi negara semakin genting. Aksi-aksi pihak tentara Belanda semakinmengancam kehidupan dan kelangsungan Republik Indonesia. Untukmenghadapi situasi yang semakin membahayakan ini, maka diperlukankekuatan tentara yang kompak dan bersatu padu. Sementara dalamkenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah-masalah yangberkaitan dengan kekuatan bersenjata kita. Di samping tentara resmi TRI,ALRI, dan AURI, masih ada laskar-laskar. Pada umumnya kesatuan kelaskaranlebih condong kepada induk partainya yang seideologi dan belum tentusearah dengan perjuangan para tentara yang tergabung dalam TRI. Jelas iniakan memperlemah perjuangan bangsa dalam menghadapi aksi-aksi kaumBelanda.

Sehubungan dengan kenyataan itu maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekrit yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebutPanitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Panitia itu dipimpin sendirioleh Presiden Sukarno.Setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluar Penetapan Presiden tentangpembentukan organisasi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Mulai tanggal 3 Juni 1947, secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaandari TRI. Segenap anggota angkatan perang yang tergabung dalam TRI dananggota kelaskaran dimasukkan ke dalam TNI. Dalam organisasi ini telahdimiliki TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL), danTNI Angkatan Udara (TNI AU). Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).Saat ini Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia kembali bernama Tentara Nasional Indonesia.